Tanggapi Kritikan Netizen Terkait Konten LGBT Deddy Corbuzier, Mahfud MD: Mau Dijerat dengan UU Nomor Berapa


Foto Mahfud MD --Tangkapan layar dari akun instagram resmi @mohmahfudmd

KSARA KHATULISTIWA - Ramainya konten bertema LGBT dalam podcast Deddy Corbuzier mengakibatkan banyak sekali tanggapan dari berbagai pihak.

Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sampai memberikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap konten podcast LGBT yang diunggah oleh Deddy Corbuzier.

Dilansir dari akun Twitter resmi miliknya,  Mahfud MD mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak berhak melarang Deddy Corbuzier untuk menampilkan LGBT di konten podcast miliknya.

Namun, Mahfud MD menambahkan jika masyarakat juga berhak untuk memberikan kritik jika podcast yang diunggah Deddy Corbuzier dinilai menyimpang.

Mahfud MD juga menambahkan bahwa kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) maupun pihak yang menyiarkan LGBT belum dilarang oleh hukum Indonesia.

(BACA JUGA:Tidak Rugi Bandar! Inilah Algoritma 5 Dragons Higgs Domino Terbaru! Dijamin Dapat 7B Dalam Waktu 10 Menit)

(BACA JUGA:Rejeki Yang Paling Dicari! Ini Algoritma Pemanggil Untuk Mendapatkan Jackpot 45B Higgs Domino FaFaFa)

“Mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum, jadi ini bukan kasus hukum,” kata Mahfud MD dalam unggahan Twitter pribadinya @mohmahfudmd pada 11/5.

*****

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang bisa menjerat pidana kelompok LGBT.

Karena itu, ia mengatakan bahwa seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila maupun agama belum semuanya menjadi produk hukum di Indonesia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menjelaskan bahwa berdasarkan asas legalitas, seseorang dapat dijerat sanksi hukum jika sudah ada produk hukumnya.

Jika belum ada produk hukum, maka menurutnya sanksi yang diberikan hanya sekedar sanksi otonom atau sanksi moral.

“Seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa dan lainnya, sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial, banyak ajaran agama yang belum menjadi hukum,” jelas Mahfud MD.

(BACA JUGA:Jangan Mau Pacaran Sama Weton Ini, Terkenal Keras Kepala Dan Dijamin Hubungannya Tak Akan Lama)(BACA JUGA:Trailer Avatar: The Way of Water Rilis, Berikut Fakta Rahasia yang Ada di Dalamnya )

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan contoh lain bahwa Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia nilai berketuhanan.

*****

Tapi disisi lain, tidak ada orang yang dihukum karena tak bertuhan atau ateis di Indonesia. Ini menurutnya karena belum diatur dalam hukum di negara Infonesia ini.

Menurutnya, orang berzina atau LGBT belum bisa dihukum lantaran masih belum ada hukum yang berlaku di Indonesia mengenai LGBT.

“Mengapa? Ya karena belum diatur dengan hukum, orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tidak bisa dihukum karena zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama” pungkasnya.

 

AK

`
Kategori : Nasional